Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda No 1 Tahun 2025 Terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol Di Fasilitas Umum

Saputra, Kevin Desmi (2026) Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda No 1 Tahun 2025 Terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol Di Fasilitas Umum. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) Cover Kevin Desmi Saputra 2213030192 Donee.pdf - Published Version Download (968kB)
	Text BAB I Kevin Desmi Saputra 2213030192 Done.pdf Download (624kB)
	Text BAB III Kevin Desmi Saputra 2213030192 Done.pdf Download (542kB)
	Text BAB V Kevin Desmi Saputra 2213030192 Done.pdf Download (500kB)
	Text (fulltext) Kevin Desmi Saputra 2213030192 Full Teks Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada Konsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum menjadi salah satu persoalan sosial yang dapat mengganggu kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Perilaku tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan pelakunya, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai gangguan sosial, seperti keributan, tindak kriminal, dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai dasar hukum dalam mengatur perilaku masyarakat di ruang publik. Dalam konteks pelaksanaan peraturan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam menegakkan Perda di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2025 terhadap masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat Satpol PP, observasi langsung di lapangan, serta pengumpulan dokumen yang relevan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Padang telah melaksanakan penegakan Perda melalui kegiatan patroli rutin, penertiban langsung di lokasi pelanggaran, serta pendekatan persuasif dan pembinaan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai hambatan, seperti keterbatasan jumlah personel, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh lingkungan sosial yang mendorong terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi, penguatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP, serta keterlibatan aktif masyarakat guna mewujudkan penegakan Perda yang lebih efektif dan berkelanjutan demi terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Padang.

Actions (login required)

View Item