Larangan Endogami dengan Mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari Perspektif Mashlahah

Herdianto, Herdianto (2026) Larangan Endogami dengan Mantan Istri di Kecamatan Tigo Nagari Perspektif Mashlahah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) Tesis Herdianto Halaman Awal.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Tesis Herdianto BAB I_compressed.pdf Download (110kB)
	Text (BAB III) Tesis Herdianto BAB III_compressed.pdf Download (95kB)
	Text (BAB V) Tesis Herdianto BAB V dan Daftar Pustaka_compressed.pdf Download (141kB)
	Text (Fulltext) Tesis Herdianto Fulltext_compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tesis ini dilatarbelakangi karena adanya aturan adat yang melarang seorang laki-laki (duda) untuk menikahi perempuan yang sesuku dengan jandanya (perempuan yang telah ia ceraikan). Oleh karena itu masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah perlu rasanya untuk menjelaskan: 1. Bagaimana latarbelakang larangan menikahi perempuan sesuku dengan mantan isteri?. 2. Bagaimana sanksi adat menikahi perempuan sesuku dengan mantan isteri?. 3. Bagaimana perspektif maslahah terhadap larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan isteri?. Pernikahan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-Istri, sehingga mengharuskan untuk mencari pasangan yang ideal. Fokus penelitian ini pada otoritas tradisional , yaitu niniak mamak atau pemuka adat di Kecamatan Tigo Nagari. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik penelitian lapangan (field research). Temuan dalam penelitian ini: Pertama, larangan pernikahan endogami dengan mantan isteri disebabkan karena masyarakat adat menganggap bahwa perempuan yang dinikahi oleh mantan suaminya tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan mantan isterinya. Kedua, sanksi adat terhadap melanggar aturan tersebut, maka pihak yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sosial dan sanksi materi. Sanksi sosial berupa tindakan pengucilan terhadap individu yang telah melanggar aturan adat tersebut dan sanksi materi individu yang melanggar tidak diberikan harato pusako oleh mamak. Ketiga, Pernikahan seperti ini dalam adat Minangkabau termasuk kedalam kategori pernikahan sumbang, jika dilakukan dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat adat dan berdampak pada martabat dan harga diri keluarga. Dengan demikian adanya larangan endogami dengan mantan isteri terdapat kemaslahatan namun tidak sesuai dengan syariat. Jika dilihat dari jenis maslahah, larangan tersebut termasuk kedalam maslahah mulghah, karena berlawanan dengan nash dan tidak ada nash yang sejalan dengan larangan tersebut.

Actions (login required)

View Item