Analisis Hukum Tentang Surat Pemberitahuan Formulir C6 Yang Tidak Terdistribusikan Dalam Pilkada 2024 Di KecTalamau Kabupaten Pasaman Barat

Zafran, M. Ikhwanul (2026) Analisis Hukum Tentang Surat Pemberitahuan Formulir C6 Yang Tidak Terdistribusikan Dalam Pilkada 2024 Di KecTalamau Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) M. IKHWANUL ZAFRAN SKRIPSI Cover-Daftar isi.pdf - Published Version Download (609kB)
	Text (BAB I) M. IKHWANUL ZAFRAN SKRIPSI BAB I.pdf - Published Version Download (280kB)
	Text (BAB III) M. IKHWANUL ZAFRAN SKRIPSI BAB III.pdf - Published Version Download (402kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) M. IKHWANUL ZAFRAN SKRIPSI BAB V-Daftar pustaka.pdf - Published Version Download (280kB)
	Text (Full Text) M. IKHWANUL ZAFRAN SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Permasalahan utama penelitian ini adalah terjadinya ketidakterdistribusian Formulir C6 yang berimplikasi pada pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilih. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor penyebab tidak terdistribusinya Formulir C6, mengidentifikasi dampaknya terhadap pelaksanaan hak pilih masyarakat, serta menelaah upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menelaah regulasi kepemiluan yang berlaku serta menggali data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab ketidakterdistribusian Formulir C6, yaitu kesalahan pencatatan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara pemilu, hambatan geografis di Kecamatan Talamau, serta lemahnya pengawasan distribusi. Dampak yang ditimbulkan mencakup menurunnya partisipasi pemilih, potensi pelanggaran hak konstitusional, kerumitan teknis pada hari pemungutan suara, serta berkurangnya tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Adapun upaya KPU dalam menghadapi permasalahan tersebut meliputi penguatan regulasi dan penyusunan SOP teknis distribusi, peningkatan kualitas dan transparansi rekrutmen penyelenggara, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemutakhiran data pemilih, serta koordinasi lebih intensif dengan perangkat nagari dan pengawas pemilu. Meskipun Formulir C6 bukan,syarat mutlak untuk memilih karena pemilih tetap dapat menggunakan KTP- el, namun pendistribusinya memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, efektivitas partisipasi, serta kualitas demokrasi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Analisis Hukum, Formulir C6, Distribusi, Pilkada 2024, KPU.
Subjects:	Tajuk Subjek > Agama Islam > Fiqih > Hukum Ketatanegaraan Islam
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User:	Ruang Baca Fakultas Syariah
Date Deposited:	26 Feb 2026 03:03
Last Modified:	26 Feb 2026 03:03
URI:	http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/31539

Available Versions of this Item

• Analisis Hukum Tentang Surat Pemberitahuan Formulir C6 Yang Tidak Terdistribusikan Dalam Pilkada 2024 Di KecTalamau Kabupaten Pasaman Barat. (deposited UNSPECIFIED)

Actions (login required)

View Item