Kesadaran hukum pelaku jual beli kelapa sawit terhadap aturan penimbangan (Studi kasus timbangan Panas Nagari Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman

Nawawi, Ahmad (2026) Kesadaran hukum pelaku jual beli kelapa sawit terhadap aturan penimbangan (Studi kasus timbangan Panas Nagari Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) Ahmad Nawawi - 2213040024 - Cover - Daftar Isi.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (958kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (482kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (422kB)
	Text (fulltext) Ahmad Nawawi - 2213040024 - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya proses penimbangan sawit ketika timbangan tersebut masih belum seimbang, belum menunjukkan angka akurasi yang tepat, yang oleh pelaku usaha transaksi, dan atau masyarakat dikenal dengan istilah timbangan panas. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik jual beli kelapa sawit menggunakan timbangan panas di Kampung Muara Gondang Nageri Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman Timur dan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik jual beli kelapa sawit dengan timbangan panas di Kampung Muara Gondang Nageri Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman Timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data informan diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian, pertama. Terbatasnya sumber daya manusia menjadi faktor yang empengaruhi penyebab terjadinya penimbangan sawit dengan istilah timbangan panas praktik penimbangan sawit dengan timbangan panas dipengaruhi olehKondisi tersebut menimbulkan ketidak akuratan penimbangan dan berpotensi merugikan petani. Dalam perspektif metrologi legal, praktik ini menunjukkan belum optimalnya penerapan kewajiban tera sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, sehingga diperlukan pengawasan, fasilitas memadai, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua. Praktik penimbangan sawit dengan istilah timbangan panas dilakukan karena adanya kebijakan pemotongan berat oleh pabrik. Ketidakstabilan timbangan dan kebijakan pengurangan lanjutan di pabrik mendorong toke melakukan pembulatan berat sejak awal. Praktik ini telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar dalam kegiatan jual beli sawit. Kesadaran hukum masyarakat dalam praktik penimbangan sawit di Nagari Tanjung Betung Timur Kabupaten Pasaman masih rendah. Walaupun telah mengetahui larangan timbangan panas, pemahaman tersebut belum tercermin dalam kepatuhan. Faktor lapangan, potongan pabrik, dorongan keuntungan, dan keterbatasan waktu memicu terjadinya pelanggaran hukum.

Actions (login required)

View Item