Praktik Jual Beli Tanah Bersertifikat Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Islam (Studi Kenagarian Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman)

Alfathma, Muhammad Ichwan (2026) Praktik Jual Beli Tanah Bersertifikat Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Hukum Islam (Studi Kenagarian Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) COVER-Daftar ISI.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) BAB 1 SKRIPSI FINAL.pdf - Published Version Download (490kB)
	Text (BAB 3) BAB 3 SKRIPSI FINAL.pdf - Published Version Download (409kB)
	Text (BAB 5-DAFTAR PUSTAKA) BAB 5 SKRIPSI FINAL_merged_removed.pdf - Published Version Download (377kB)
	Text (FULL TEKS SKRIPSI) ilovepdf_merged (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah masih maraknya praktik jual beli tanah tidak bersertifikat di masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa, meskipun transaksi tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan, adat, dan kesepakatan para pihak. Pertanyaan penelitian ini meliputi bagaimana praktik jual beli tanah tidak bersertifikat di Kenagarian Simpang, apa faktor penyebab terjadinya praktik tersebut, serta bagaimana tinjauannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah tidak bersertifikat dilakukan tanpa adanya sertifikat hak milik dan hanya didasarkan pada surat pernyataan jual beli atau pengakuan adat, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, biaya dan proses sertifikasi yang dianggap rumit, serta kuatnya legitimasi adat setempat. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli tanah tidak bersertifikat pada dasarnya dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya kejelasan objek, kesepakatan harga, dan kerelaan para pihak, namun tetap mengandung unsur gharar karena tidak adanya kepastian hukum yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item