Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Oleh Pengadilan Agama Batusangkar (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Gs/2022/PA.Bsk dan Nomor 2/Pdt.Gs/2022/PA.Bsk)

Sari, Neneng (2026) Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah Oleh Pengadilan Agama Batusangkar (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Gs/2022/PA.Bsk dan Nomor 2/Pdt.Gs/2022/PA.Bsk). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (643kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (518kB)
	Text (BAB V-DAPUS) BAB V-DAPUS.pdf - Published Version Download (632kB)
	Text (FULL TEKS) NENENG SEPTIA LAILA SARI 2213040050 SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan pengadilan agama dalam perkara wanprestasi akad murabahah dan permohonan sita jaminan dinyatakan tidak dapat terlaksana. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas perlindungan hak penggugat sebagai kreditur dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Studi ini bertujuan untuk 1). Menelaah pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 1/pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Nomor. 2/pdt.GS/2022/PA.Bsk 2). Menganalisis penerapan prinsip keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (maslahah) terhadap kegagalan pelaksanaan sita jaminan dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi hukum normatif yang bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Data dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis isi (Content Analysis). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi dua putusan yang menjadi objek penelitian serta undang-undang dan peraturan-peraturan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder buku-buku karya ahli hukum, serta jurnal dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan: 1). Secara prosedural hakim telah memutus perkara dengan tepat, yakni dengan menegaskan keabsahan akad, membuktikan adanya wanprestasi. 2). Penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan secara substantif belum optimal, karena perlindungan hak penggugat menjadi terbatas akibat ketidakhadiran tergugat (verstek) dan hilangnya objek jaminan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain yang dapat memberikan perlindungan jaminan dalam mekanisme gugatan sederhana ekonomi syariah.

Actions (login required)

View Item