Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama

Badri, Khairul (2025) Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama. Doctoral thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (318kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (BAB VII) BAB VII.pdf - Published Version Download (21MB)
	Text (Full Text) 00 Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (23MB)

Abstract

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian adalah isu strategis yang terus menjadi fokus utama dalam dinamika penanganan perkara perceraian di pengadilan agama, seiring dengan tren peningkatan jumlah perkara setiap tahunnya. Penelitian ini secara khusus membedah problematika hukum terkait hak-hak perempuan, seperti nafkah iddah, mut‘ah, nafkah madhiyah, dan nafkah ba’diyah, sejak tahap penerimaan perkara hingga eksekusi putusan. Kompleksitas permasalahan tidak hanya dipicu oleh hambatan eksternal, tetapi juga diperkuat oleh faktor internal yang menghambat optimalisasi perlindungan hak perempuan dalam sistem peradilan agama. Disertasi ini mengajukan pertanyaan utama: Bagaimana pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dapat terlindungi secara optimal di Pengadilan Agama? Fokus kajian meliputi mekanisme pengadilan dalam menetapkan hak-hak tersebut, argumentasi hakim dalam putusan perceraian, serta formulasi kebijakan hukum yang efektif untuk menjamin pemenuhan hak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kombinasi penelitian normatif dan empiris, dengan kerangka teori yang digunakan meliputi teori sistem hukum, efektivitas hukum, serta Maslahah al-Mursalah. Hasil penelitian mengungkap tiga temuan pokok. Pertama, mekanisme pengadilan agama dalam menetapkan hak perempuan meliputi tiga tahap utama: pada tahap pendaftaran perkara, optimalisasi peran PTSP, Posbakum, serta upgrade inovasi teknologi gugatan mandiri diperlukan agar perempuan khususnya korban dapat menuntut haknya secara efektif. Pada tahap pemeriksaan, hakim perlu dilengkapi pelatihan kesetaraan gender dan asas proaktif; sedangkan tahap penyelesaian diperlukan sistem yang adaptif dan tegas, dengan jaminan aset harta suami, tenggat waktu pelaksanaan, dan sanksi administratif. Kedua, argumentasi hukum hakim harus dibangun dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis pada empat pola putusan perceraian: petitum gugatan, mediasi, rekonvensi, dan ex officio. Dalam konteks perempuan sebagai korban, ex officio berperan sebagai instrumen perlindungan terakhir yang harus dioptimalkan melalui regulasi tegas, penghapusan disparitas antara cerai talak dan cerai gugat, bahkan mempertimbangkan putusan batal demi hukum jika hak perempuan diabaikan. Ketiga, formulasi kebijakan baru yang diusulkan adalah rekonstruksi norma ex officio melalui SEMA sebagai penguatan Perma Nomor 3 Tahun 2017, yang mewajibkan hakim mempertimbangkan hak-hak perempuan seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah lampau, dan nafkah ba’diyah, dengan pendekatan siapa yang berbuat nusyuz, dan penggunaan ex officio tersebut tidak melanggar asas ultra petita. Dengan demikian, norma baru ini mencerminkan keterpaduan antara norma, institusi, dan budaya hukum yang konsisten dengan teori sistem hukum dan perlindungan hukum, sehingga menjamin pemenuhan hak perempuan pasca perceraian secara menyeluruh. Model penegakan hukum ini selaras dengan semangat hukum progresif yang berorientasi pada kemanfaatan nyata, sebagaimana terukur melalui teori efektivitas hukum. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip maslahah mursalah, karena menghadirkan kemaslahatan umum melalui perlindungan harkat dan martabat perempuan, sekaligus mendorong transformasi peradilan menuju tatanan yang adil, inklusif, dan berpihak pada keadilan gender.

Actions (login required)

View Item