Inkonsistensi Penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Nagari Magek

FIKRI, AL (2025) Inkonsistensi Penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Nagari Magek. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) ALFIKRI NIM 2113030161 COVER - DAFTAR ISI.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) ALFIKRI NIM 2113030161 BAB I.pdf Download (363kB)
	Text (BAB III) ALFIKRI NIM 2113030161 BAB III.pdf Download (844kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) ALFIKRI NIM 2113030161 BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (264kB)
	Text (SKRIPSI FULLTEXT) ALFIKRI NIM 2113030161 FULLTEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (32MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemberhentian Kepala Jorong yang tidak melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Perda Nomor 13 Tahun 2016 yakni rentan waktu pemberian SP yang terlalu cepat dibandingkan dengan yang diatur dalam Perda tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Inkonsistensi Penerapan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabuapaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari serta menilai kesesuaiannya dengan indikator indikator Siyasah Dusturiyah. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :1) Apa Faktor Penyebab Pemberhentian Kepala Jorong Pulai Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. 2) Mengapa Wali Nagari Tidak Konsisten (Inkonsistensi) dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 13 Tahun 2016. 3) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap inkonsistensi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 dalam pemberhentian Kepala Jorong Pulai?. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif yang dilakukan di Nagari Magek Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian in menunjukkan bahwa pemberhentian kepala jorong didasari atas konflik lokal antara wali nagari dan kepala jorong yang didasarkan pada perbuatan kepala jorong yang terindikasi melakukan perbuatan yang melanggar etika sebagai seorang pemimpin kewilayahan. Inkonsistensi Penerapan Peraturan Daerah terjadi akibat dinamika lokal antara stakeholder pemerintahan yang semakin memanas. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item