Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Ditinjau Dari Politik Hukum

Annisa,Septiana, Ayu (2025) Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum Ditinjau Dari Politik Hukum. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover dan Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (344kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (320kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (264kB)
	Text (Full Teks) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Studi ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan: pertama, bagaimana kedudukan presidential threshold sebagai politik hukum dalam pembentukan pemerintahan sistem presidensial di Indonesia? Kedua, bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menganulir presidential threshold ditinjau dari politik hukum? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, sedangkan data tambahan berasal dari literatur tentang hukum tata negara dan politik hukum. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dinamika politik yang mendasari pembentukan aturan tersebut. Temuan studi menunjukkan bahwa ambang batas presiden adalah hasil kesepakatan politik di antara elit yang dirancang untuk mengurangi jumlah pasangan calon demi menciptakan stabilitas pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya, ketentuan ini malah membatasi hak-hak konstitusional partai politik dan masyarakat dalam sistem presidensial. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mencabut regulasi tersebut karena bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945, melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak memenuhi asas proporsionalitas. Keputusan ini mencerminkan pergeseran dari perspektif hukum yang lebih terbuka ke arah perlindungan langsung hak politik warga, serta merupakan upaya aktivisme yudisial untuk memperbaiki sistem presidensial di Indonesia

Actions (login required)

View Item