Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Mantan Istri dan Anak “Studi Kasus di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota”

Septiawati, Zahriya (2025) Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Mantan Istri dan Anak “Studi Kasus di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota”. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) cover-daftar isi zahriya.pdf - Published Version Download (660kB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (821kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf - Published Version Download (691kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB 5 - DAFPUS.pdf - Published Version Download (665kB)
	Text (FULL TEXT) Skripsi lengkap zahriya.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 6 kasus perceraian yang dilakukan di luar pengadilan oleh masyarakat Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, yang jelas bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui pengadilan agama. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan pasangan melakukan perceraian di luar pengadilan, untuk mengetahui pemenuhan hak-hak mantan istri setelah perceraian di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, dan untuk mengetahui pemenuhan hak hak anak setelah perceraian di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, yaitu mantan pasangan yang bercerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan umumnya disebabkan oleh keterbatasan waktu, kendala ekonomi, ketidaktahuan prosedur hukum, anggapan cukupnya perceraian lisan, penolakan menjalani proses hukum, dan tidak bertemunya pasangan pasca berpisah. Hak mantan istri pasca perceraian tidak terepuhi, baik nafkah iddah maupun mut’ah. Sementara iu, pemenuhan hak anak belum terpenuhi secara optimal, terutama nafkah, tempat tinggal, dan pemenuhan kebutuhan anak yang cenderung dibebankan kepada ibu akibat minimnya peran ayah pasca perceraian.

Actions (login required)

View Item