Politik Hukum Pemotongan Gaji Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia

R, Fahmi (2025) Politik Hukum Pemotongan Gaji Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia. Doctoral thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (BAB I) BAB I Finish.pdf - Published Version Download (370kB)
	Text (BAB III) BAB III finish.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) BAB V DAFTAR PUSTAKA finish.pdf - Published Version Download (512kB)
	Text (FULL TEXT) File Teks Desertasi Lengkap finish.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER, ABSTRAK DAN DAFTAR ISI .pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Studi ini menjelaskan bagaimana politik hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia tentang aturan pembagian sebagian gaji PNS untuk bekas istri pasca perceraian sampai bekas istri menikah lagi. Penelitian menggunakan metode pustaka (library research) dengan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang (statute approach). Cara yang dilakukan adalah pertama, menganalisis Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kedua, menganalisis putusan-putusan hakim pengadilan agama tentang penerapan pemotongan sebagian gaji PNS untuk bekas istri, dan ketiga, menganalisis hasil penelitian terdahulu dan hasil form group discussion yang telah dilakukan terkait dengan Pasal 8 PP 10 Tahun 1983. Pendekatan dalam studi ini menggunakan teori politik hukum dalam kebijakan pemerintah membentuk aturan Pasal 8 PP 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Hasil penelitian, politik hukum pembentukan Pasal 8 adalah cara pemerintah agar PNS memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, dan menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Kedua, cara pemerintah mengurangi angka perceraian dengan mempersulit perceraian. Ketiga, cara pemerintah untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan memberikan perlindungan kepada bekas istri dan anak agar terjaminnya kehidupan bekas istri dan anak pasca perceraian. Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan kebijakan hukum Pemerintah Indonesia sebagai tindakan preventif (Sadd az-Zari’ah) dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pembagian sebagian gaji kepada bekas istri sampai bekas istri menikah lagi bukan menyangkut masalah keadilan tetapi cara pemerintah melindungi dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Actions (login required)

View Item