Analisis Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Hadhanah Anak Di Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML.

Putri, Sri Wahyu (2025) Analisis Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Hadhanah Anak Di Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover sampai daftar isi) cover dan surat.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) SRI WAHYU PUTRI BAB 1.pdf - Published Version Download (424kB)
	Text (BAB III) SRI WAHYU PUTRI BAB 3.pdf - Published Version Download (533kB)
	Text (BAB V) SRI WAHYU PUTRI BAB 5 sama daftar pusaka.pdf - Published Version Download (453kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SRI WAHYU PUTRI skripsi lengkap watermark.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML. kasus penetapan hak hadhanah anak oleh Pengadilan Agama Muara Labuh. Dalam surat gugatan penggugat dan selama proses persidangan penggugat tidak meminta mengenai nafkah anak, tetapi hakim memutuskan nafkah anak dengan menggunakan hak ex offcio hakim. Adapun pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah (1)mengapa hakim memutus menggunakan hak ex officio hakim dalam putusan nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML? (2) apakah putusan nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML sesuai dengan hukum acara perdata?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan peradilan dan norma sosial yang berlaku. Hasil dari penelitian ini bahwa majelis hakim menggunakan hak ex officio-nya untuk menetapkan nafkah anak brdasarkan pada ketentuan pasal 105 KHI dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta mempertimbangkan kondisi finansial dan kebutuhan anak. Penggunaan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak anak dan penerapan asa ius curia novit. Putusan ini telah sesuai dengan hukum acara perdata karena majelis hakim tidak melanggar asas ultra petitum partium, karena prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana ketentuan KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan khusus yang meniadakan ketentuan umum. kata kunci: Hak Ex Officio, Nafkah Anak, Asas Ultra Petitum Partium

Actions (login required)

View Item