Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Eksekutif Antar Sumatera Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Fikih ( Studi Kasus Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang)

Rahmah, Aulia (2025) Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Eksekutif Antar Sumatera Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Fikih ( Studi Kasus Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover dll) Aulia Rahmah-2113040034-Cover dll.pdf - Published Version Download (939kB)
	Text (BAB I) Aulia Rahmah-2113040034-Bab I.pdf - Published Version Download (537kB)
	Text (BAB III) Aulia Rahmah-2113040034-Bab III.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) Aulia Rahmah-2113040034-Bab V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (472kB)
	Text (Fulltexs) Aulia Rahmah-2113040034-Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen mahasiswa pengguna jasa travel eksekutif antar-Sumatera di Padang, yang kerap mengalami ketidaknyamanan seperti pengisian kendaraan melebihi kapasitas dan ketidakjujuran pelayanan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi tanggung jawab penyedia jasa, mengetahui persepsi mahasiswa terhadap layanan travel di Padang, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip Hukum Islam (fikih). Jenis penelitian ini melalui metode penelitian lapangan, berlokasi di kota padang, dengan pemilik jasa travel, supir, dan mahasiswa sebagai informan penelitian. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab penyedia jasa diwujudkan melalui pemberian manifes dan asuransi. Respon konsumen menunjukkan bentuk tujuh bentuk pelanggaran hak konsumen yaitu pengisian kendaraan melebihi kapasitas, perpindahan tempat duduk sepihak, gangguan pada bagasi penumpang, ketidakkonsistenan tarif, ketidakpastian waktu keberangkatan, perubahan jadwal sepihak, dan permintaan biaya tambahan tidak logis. Solusi krusial yang diusulkan adalah penerapan sistem transparan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Analisis perlindungan hukum menunjukkan bahwa menurut UU No. 8/1999, hak-hak konsumen atas kenyamanan, informasi yang jujur dan jelas, serta pembinaan/perlindungan seringkali tidak terpenuhi dan melanggar pasal 4 UUPK. Sementara dalam perspektif Hukum Islam, perlindungan konsumen bagi pengguna jasa travel sudah menerapkan satu perlindungan diwujudkan melalui mekanisme dhaman (ganti rugi) tetapi ada yang dilanggar dengan adanya ketidaksesuaian akad yang disepakati dengan manfaat yang diberikan oleh pihak travel, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar ijarah.

Actions (login required)

View Item