Kesadaran Hukum Pemilik Rumah Makan terhadap Pendaftaran Hak Merek dan Sertifikasi Halal di Kota Padang

Azza, Muhamad Mundzakir Nashrul (2025) Kesadaran Hukum Pemilik Rumah Makan terhadap Pendaftaran Hak Merek dan Sertifikasi Halal di Kota Padang. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) Muhamad Mundzakir Nashrul 'Azza' 2113040102 cover.pdf - Published Version Download (554kB)
	Text (BAB I) Muhamad Mundzakir Nashrul 'Azza' 2113040102 BAB I.pdf - Published Version Download (372kB)
	Text (BAB III) Muhamad Mundzakir Nashrul 'Azza' 2113040102 BAB III.pdf - Published Version Download (405kB)
	Text (BAB V) Muhamad Mundzakir Nashrul 'Azza'_2113040102 BAB V.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (FULL TEKS) Muhamad Mundzakir Nashrul 'Azza' 2113040102 Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dari minimnya pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal oleh pemilik rumah makan di Kota Padang. Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya perlindungan atas identitas usaha dan jaminan kehalalan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kesadaran hukum pemilik rumah makan serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mereka terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, lalu menganalisisnya secara kualitatif dan kesimpulan diambil dengan deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, tingkat kesadaran hukum pemilik rumah makan di Kota Padang terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal masih rendah. Meskipun sebagian memiliki pengetahuan dan sikap positif, namun pemahaman serta realisasi dalam tindakan nyata masih minim dan terbatas. Kedua, Faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum tersebut antara lain kurangnya pemahaman, sikap acuh, keterbatasan waktu dan biaya, prosedur yang rumit, persepsi negatif terhadap kebijakan pemerintah, anggapan usaha masih baru, serta kendala nama usaha yang sudah didaftarkan orang lain. Implikasinya adalah perlunya edukasi tentang kesadaran hukum terkait hal tersebut, adanya pendekatan yang sesuai dengan kondisi pelaku usaha rumah makan untuk mengatasi berbagai hambatan, serta dukungan nyata dari pemerintah seperti biaya, bantuan teknis dan penyederhanaan prosedur.

Actions (login required)

View Item