Larangan Balapan Liar Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah

Nurhaliza, Desi (2025) Larangan Balapan Liar Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER- DAFTAR ISI) COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (BAB V- DAFTAR PUSTAKA) BAB V- DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (FULL Text) FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus balapan liar yang merupakan pelanggaran hukum yang berdampak buruk terhadap keselamatan dan ketertiban umum, meskipun telah diatur secara hukum pelanggaran ini masih sering terjadi, terutama dikalangan remaja. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mendeskripsikan tata lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 115 huruf b tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 Huruf b Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Guna menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan siyasah dusturiyah dari berbagai sumber. Setelah semua bahan terkumpul peneliti kemudian melakukan pengelompokan berdasarkan topik permasalahan yang telah diklasifikasikan untuk dikaji secara komprehensif. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa: Pertama, tata lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 115 huruf b tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan sebuah sistem pengaturan yang dirancang untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) serta melindungi hak-hak pengguna jalan lainnya. Pasal 115 huruf b menjadi media hukum atau dasar hukum bagi penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran dan memiliki kegunaan multidimensi dalam menanggulangi fenomena balap liar, serta sebagai alat edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya balapan liar di jalan umum, meskipun sudah ada peran negara dengan menyediakan arena balapan resmi, namun kenyataan-nya kegiatan balapan liar di lapangan masih saja dilakukan. Kedua, dari sudut pandang siyasah dusturiyah, pasal tersebut sejalan dengan prinsip Islam seperti ketaatan kepada pemimpin (ulil amri), keadilan, musyawarah, kesetaraan, dan kaidah fiqih lā ḍarar wa lā ḍirār yang melarang tindakan membahayakan diri dan orang lain.

Actions (login required)

View Item