Konflik hukum pada penerapan sanksi adat perkawinan di bawah umur (studi kasus nagari sungai nanam kecamatan lembah gumanti kabupaten solok)

Lorenza, Dira Putri (2025) Konflik hukum pada penerapan sanksi adat perkawinan di bawah umur (studi kasus nagari sungai nanam kecamatan lembah gumanti kabupaten solok). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) Dira Putri Lorenza 2113010122 Cover.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) Dira Putri Lorenza 2113010122 BAB I.pdf - Published Version Download (818kB)
	Text (BAB III) Dira Putri Lorenza 2113010122 BAB III.pdf - Published Version Download (648kB)
	Text (BAB V) Dira Putri Lorenza 2113010122 BAB V.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (DIRA PUTRI LORENZA 21213010122) Dira Putri Lorenza 2113010122 FullText.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Riset ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik hukum pada penerapan sanksi adat perkawinan di bawah umur yang terjadi di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Sanksi ini bertentangan dengan hukum positif yang sudah di atur oleh negara mengenai batasan usia perkawinan. Tujuan penelitian adalah, untuk mengidentifikasi bagaimana sanksi adat perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam, untuk menganalisis bagaimana penerapan sanksi adat berupa perkawinan di bawah umur di Nagari Sungai Nanam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk menganalisis dan menemukan bagaimana solusi terhadap konflik hukum antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan Indonesia terkait perkawinan di bawah umur yang terjadi di Nagari Sungai Nanam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan: Pertama, sanksi adat berupa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Nagari Sungai Nanam masih sangat kuat dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran norma sosial. Hal ini terjadi karena orangtua anak tersebut tidak dapat menahan omongan masyarakat sekitar apabila anak tersebut tidak dinikahkan. Kedua, penerapan sanksi adat perkawinan di bawah umur di Nagari Sunga Nanam sangat bertentangan dengan aturan negara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan. Akibat dari sanksi ini banyak perkawinan anak yang tidak tercatat secara hukum. Ketiga, Solusi terhadap sanksi ini yaitu pemerintahan setempat harus mempertimbangkan bagaimana kesiapan fisik, mental, dan emosional anak jika sanksi ini terus di berlakukan terhadap anak yang masih di bawah umur.

Actions (login required)

View Item