PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA EMPANG BENAO KECAMATAN PAMENANG KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI)

Syaiful, Syaiful (2025) PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA EMPANG BENAO KECAMATAN PAMENANG KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI). Masters thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Syaiful.NIM.2220040028.Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Syaiful.NIM.2220040028.BAB I.pdf - Published Version Download (764kB)
	Text (BAB III) Syaiful.NIM.2220040028.BAB III.pdf - Published Version Download (930kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) Syaiful.NIM.2220040028.BAB V-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (752kB)
	Text (Fulltext) Syaiful.NIM.2220040028.Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi). Latar belakang penelitian ini didasari oleh praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat berdampak pada terabaikannya hak anak-anak dan lalainya seorang ayah dalam melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak-anak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penyabab masyarakat melakukan praktik perceraian di luar Pengadilan Agama dan menganalisis pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui teknik wawancara dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama umumnya dipicu oleh faktor perselisihan rumah tangga, ekonomi, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dari segi jumlah maupun kontinuitas, karena ketiadaan putusan pengadilan yang dapat menjadi dasar penegakan hukum. Kesimpulannya, praktik perceraian di luar Pengadilan Agama berpotensi besar menimbulkan kerugian bagi anak, sehingga diperlukan upaya sosialisasi hukum dan penguatan peran lembaga berwenang untuk memastikan perlindungan hak anak.

Actions (login required)

View Item