Penetapan Asal Usul Anak Dalam Perkawinan Poliandri Ditinjau Dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (studi Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/Pa.Talu)

Putra, Febrian Angga (2025) Penetapan Asal Usul Anak Dalam Perkawinan Poliandri Ditinjau Dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (studi Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/Pa.Talu). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) COVER - DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (340kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (292kB)
	Text (SKRIPSI FULL) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh terjadinya hambatan bagi pemohon dalam pembuatan kartu tanda kependudukan anak pemohon. Pertanyaan penelitiannya adalah Pertama bagaimana duduk perkara dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu? Kedua, bagaimana dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu? Ketiga, bagaimana tinjauan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yaitu menganalisis putusan nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu, jurnal yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, duduk perkara putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu terkait permohonan asal usul anak. Para pemohon menghadapi hambatan dalam pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran karena saat menikah Pemohon II masih terikat perkawinan sebelumnya. Akibatnya anak yang lahir tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayahnya. Kedua dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu menilai perkawinan bawah tangan Pemohon I dan II pada tahun 2018 sah secara agama, karena berlandaskan kepada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Ketiga, tinjauan pasal 3 UU Perkawinan terhadap putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA Perceraian bawah tangan Pemohon II dengan suami terdahulu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, melanggar ketentuan asas monogami dan larangan perkawinan yang menegaskan bahwa perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami, Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI, yang mengharuskan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama.

Actions (login required)

View Item