Sistem Peradilan Pemerintah Nagari Berbasis Adat Minangkabau

Amri, Mufti Ulil (2025) Sistem Peradilan Pemerintah Nagari Berbasis Adat Minangkabau. Doctoral thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar isi) Cover-Daftar Isi Mufti.pdf - Published Version Download (694kB)
	Text (Bab 1) Repositori_Disertasi-1-4.pdf - Published Version Download (252kB)
	Text (Bab 3) Repositori_Disertasi-37-42.pdf - Published Version Download (350kB)
	Text (Bab V-dapus) Repositori_Disertasi-263-279.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Fulltext) Fulltext_Mufti.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola, struktur dan model peradilan adat di Minangkabau, dengan fokus pada keragaman yang ada di setiap nagari. Dalam konteks modern, interaksi antara peradilan adat dan peradilan negara menjadi isu penting, terutama dalam menyelaraskan hukum tradisional dengan kebutuhan hukum yang lebih luas. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan tokoh adat, serta diskusi kelompok terfokus (FGD). Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada wilayah kultural Minangkabau yang berada pada wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat, yang dipandang mewakili dua aspek sistim pemerintahan adat di Minangkabau, yaitu sistim pemerintahan ba-Rajo di Nagari Lubuak Malako dari aspek wilayah rantau, dan sistim pemerintahan ba-Pangulu di Nagari Taram, Nagari Balimbiang dan Nagari Sijunjuang dari aspek wilayah luhak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat Minangkabau masih memegang peranan penting dalam penyelesaian berbagai kasus, baik perdata maupun pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif. Melalui analisis terhadap tiga pertanyaan penelitian, studi ini menunjukan bahwa terdapat variasi dalam pola peradilan adat di beberapa nagari. Setiap nagari memiliki pendekatan unik dalam penyelesaian sengketa, mulai dari musyawarah informal di tingkat kaum hingga proses formal yang melibatkan lembaga adat. Pola peradilan ini mencerminkan nilai-nilai lokal yang beragam dan menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau mengelola konflik dengan cara yang damai dan restoratif. Struktur yang mengatur proses peradilan di setiap nagari dipengaruhi oleh kelarasan yang dianut, baik Koto Piliang maupun Bodi Caniago baik dalam struktur nagari dengan sistem ba-pangulu maupun nagari sistem ba-rajo. Perbedaan ini menciptakan variasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan, yang mencerminkan karakteristik unik dari masing-masing nagari. Hal ini menunjukkan bahwa struktur adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Model pengembangan sistem peradilan adat yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sistem peradilan karapatan, yang berbasis pada kolektivitas kaum dan prinsip musyawarah. Sistem ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keadilan dalam masyarakat Minangkabau, serta tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernisasi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa peradilan adat di Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan menjaga harmoni dalam komunitas, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai tradisionalnya.

Actions (login required)

View Item