Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 559/Pdt.G/2022 Tentang Sengketa Waris

Fadel, Muhammad (2025) Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 559/Pdt.G/2022 Tentang Sengketa Waris. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover-Daftar Isi) Muhammad Fadel. NIM 1813010015. Cover.pdf - Published Version Download (516kB)
	Text (BAB I) Muhammad Fadel. NIM 1813010015. BAB I.pdf - Published Version Download (711kB)
	Text (BAB III) Muhammad Fadel. NIM 1813010015. BAB III.pdf - Published Version Download (470kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) Muhammad Fadel. NIM 1813010015. BAB V-Daftar Pustaka..pdf - Published Version Download (659kB)
	Text (Full Text) Muhammad Fadel. NIM 1813010015. Fullteks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, namun bagaimana kalau harta peninggalan tersebut sedang diagunkan seperti gugatan waris yang diajukan di Pengadilan Agama Talu pada perkara nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Talu. Berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa harta yang kedudukaanya masih menjadi agunan sebagai jaminan utang tidak dapat diterima, akan tetapi dalam perkara ini majelis hakim memutuskan bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang statusnya masih menjadi agunan dikabulkan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan terkait perkara waris yang masih berada dalam objek jaminan dan menganalisis terhadap putusan hakim yang ditinjau dari maqashid syari’ah. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library reseacrh) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan teori maqashid syari’ah yang menjadi pedoman analisis penulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan perkara Nomor: 559/Pdt.G/2022/PA.Talu. Teknik pengumpulan data dengan menganalisis salinan putusan terhadap pertimbangan hakim dan data pendukung lain berkaitan dengan hukum waris. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa: Pertama, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim mayoritas tetap mengabulkan dengan hanya menetapkan bagian masing masing ahli waris saja dan menangguhkan pembagian objek sengketa tersebut hingga terselesaikan hak dan kewajiban terhadap agunan. Kedua, dalam perspektif maqashid syari’ah, putusan ini berada dalam kategori dharuriyah dari segi hifdz mal yang artinya kebutuhan tersebut akan menimbulkan bahaya jika tidak terpenuhi, karena harta waris tersebut harus segera dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris. Oleh karena itu penggunaannya sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan.

Actions (login required)

View Item