Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi)

Taqhriq, Allail (2025) Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover dll) COVER SAMPAI DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab 1) BAB I (1).pdf - Published Version Download (932kB)
	Text (Bab 3) BAB III (1).pdf - Published Version Download (728kB)
	Text (Bab V-dapus) BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Published Version Download (570kB)
	Text (Fulltext) FULL TEXT ALLAIL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kendala di dalam penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengidentifikasi hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, untuk mengidentifikasi hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, ketiga, untuk menganalisis implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittingi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normaif empiris, yang mengkaji regulasi hukum serta implementasinya melalui studi kasus dan wawancara dengan hakim, panitera dan pihak terkait. Kesimpulan penelitiannya adalah pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur bahwa perempuan yang mengalami perceraian memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhliyah, hadhanah, serta pelunasan mahar. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, termasuk kasus perceraian. Regulasi ini mengedepankan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, serta pemenuhan hak-hak perempuan, seperti nafkah iddah, mut’ah, dan biaya hadhanah dalam satu putusan. Ketiga, Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi sudah menerapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Yang mana Pengadilan Agama Bukittinggi telah membebaskan para penggugat untuk meminta hak-haknya sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan mengisi isi surat gugatan mandiri, posita dan petitumnya, serta dengan memberikan bukti agar majelis mengabulkan isi gugatan sang penggugat.

Actions (login required)

View Item