Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Permana, Rhifanda (2025) Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover dll) COVER - DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (Bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (718kB)
	Text (Bab 3) BAB III.pdf - Published Version Download (461kB)
	Text (Bab V-dapus) BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (598kB)
	Text (Fulltext) FULL TEXT RHIFANDA PERMANA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perbedaan putusan hakim dalam pemberian izin poligami yang ditolak dan diterima oleh PA Payakumbuh dan Bukittinggi. Pertanyaan penelitiannya adalah pertama bagaimana pertimbangan hakim PA Payakumbuh dalam memutuskan perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk tentang pemberian izin poligami? Kedua bagaimana pertimbangan hakim PA Bukittinggi dalam memutuskan perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pemberian izin poligami? Ketiga apa faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim pada Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pemberian izin poligami? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yaitu menganalisis data yang bersumber dari sumber kepustakaan yang berupa buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Kesimpulan penelitiannya adalah pertama, Majelis Hakim PA Payakumbuh dalam memutuskan perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk tentang pemberian izin poligami mengabulkan dengan alasan bahwa Pemohon dinilai mampu secara finansial dan istri Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, Pemohon telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Termohon. Kedua, pertimbangan Hakim PA Bukittinggi menolak permohonan izin poligami dalam perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt dengan alasan ketidakmampuan Termohon memenuhi kebutuhan batin Pemohon dianggap tidak cukup kuat. Selain itu, kemampuan finansial Pemohon dianggap tidak memadai untuk menafkahi dua keluarga, serta Hakim juga menimbang pada rasa keberatan Termohon saat persidangan. Ketiga, faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim pada kedua putusan tersebut adalah Aspek Ekonomi, asas keadilan dan kepastian hukum. Perbedaan utama dalam kedua putusan ini terletak pada persetujuan termohon dan kemampuan finansial Pemohon. Putusan PA Payakumbuh penghasilan pemohon dan persetujuan termohon telah terpenuhi, sementara di PA Bukittinggi kemampuan ekonomi Pemohon dan persetujuan Termohon dinilai tidak terpenuhi sehingga permohonan ditolak.

Actions (login required)

View Item