Perluasan Makna Sanksi Etik Terhadap Hakim Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 02/MKMK/L/11/2023 (Studi Kasus Pemberhentian Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman)

Mawangi, Ramitha (2025) Perluasan Makna Sanksi Etik Terhadap Hakim Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 02/MKMK/L/11/2023 (Studi Kasus Pemberhentian Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) Ramitha Mawangi NIM 2113030152 Cover.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) Ramitha Mawangi NIM 2113030152 BAB I.PDF - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB III) Ramitha Mawangi NIM 2113030152 BAB III.PDF - Published Version Download (890kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) Ramitha Mawangi NIM 2113030152 BAB V dan Dafpus.PDF - Published Version Download (854kB)
	Text (FULL TEXT) Ramitha Mawangi NIM 2113030152 Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang menjadi sorotan karena amarnya mengenai sanksi pelanggaran berat oleh hakim konstitusi berseberangan dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang maupun peraturan internal Mahkamah Konstitusi. Tujuan dilakukan penelitian ini, pertama untuk mengetahui penerapan sanksi etik terhadap hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat dalam perundang-undangan yang berlaku. Kedua, untuk menganalisis perluasaan sanksi etik yang dilakukan MKMK dalam putusan Nomor: 02/MKMK/L/11/2023. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini mengkaji putusan MKMK dalam perspektif teori hukum responsif dan penafsiran hukum terhadap undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan ini tidak hanya menegaskan batasan perilaku hakim konstitusi tetapi juga memperluas cakupan sanksi etik dengan mempertimbangkan aspek moralitas, kepantasan, dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Perluasan makna sanksi etik dalam putusan ini diharapkan menjadi preseden baru dalam memperkuat standar etik bagi hakim konstitusi di Indonesia guna menjaga marwah konstitusi dan supremeasi hukum.

Actions (login required)

View Item