Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Mahdi, Al (2025) Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover dll) COVER - DAFTAR ISI (4).pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (867kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (755kB)
	Text (BAB V dan DAFTAR PUSTAKA) BAB V dan DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (680kB)
	Text (fulltext) FULL text akhir.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji Pemilu sebagai tonggak demokrasi Indonesia yang menentukan representasi politik rakyat. Sistem proporsional terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, memberikan hak kepada masyarakat kita untuk memilih calon legislatif secara langsung. Tetapi, sistem ini menuai asumsi karena meperbesar adanya transaksional politik dan melibatkan kaderisasi partai. Pada Putusan No. 114/PUU-XX/2022 yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa memperkuat sistem ini di Pemilu 2024, meskipun masih terdapat pro dan kontra terhadap putusan ini dan pertentangan dalam menjaga nilai demokrasi dan stabilitas politik. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sistem pemilu proporsional terbuka dengan pendekatan hukum normatif dan siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif serta studi pustaka. Sumber data utama meliputi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, serta naskah akademik, data lainya didapat dari data sekunder berasal dari literatur ilmiah, jurnal, dan buku terkait. Teknik analisis dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menghasilkan bahwa sistem proporsional terbuka meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat legitimasi pemilu di Indonesia terkhusus 2024 ini, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti dominasi kandidat bermodal besar dan lemahnya kontrol partai. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, sistem pemilu yang ideal harus mewujudkan keadilan, musyawarah (syura), adil ,amanah demi maslhah serta keseimbangan keterwakilan dan stabilitas politik. Islam menekankan pentingnya pemimpin yang kompeten (al-qawiy) dan amanah (al-amin), serta menghindari politik uang yang bertentangan dengan nilai syariat serta demi kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item