Analisis Itsbat Nikah Anggota TNI Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pn dan Nomor 173/Pdt.P/2017/PA.Prg

Satriayu, Engli (2025) Analisis Itsbat Nikah Anggota TNI Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pn dan Nomor 173/Pdt.P/2017/PA.Prg. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Engli Satriayu NIM 2113010183 Cover-Daftar Isi.pdf - Updated Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Engli Satriayu NIM 2113010183 BAB I.pdf - Published Version Download (764kB)
	Text (BAB III) Engli Satriayu NIM 2113010183 BAB III.pdf - Published Version Download (547kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) Engli Satriayu NIM 2113010183 BAB V dan Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (662kB)
	Text (Full Text) Engli Satriayu NIM 2113010183 Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh perbedaan penetapan hakim dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh anggota TNI. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: Pertama, bagaimana kronologi kasus permohonan itsbat nikah anggota TNI pada penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pn dan Nomor 173/Pdt.P/2017/PA.Prg. Kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan permohonan itsbat nikah anggota TNI pada penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Pn dan Nomor 173/Pdt.P/2017/PA.Prg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini: Pertama, kronologi kasus yaitu pada penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pn alasan pemohon mengajukan karena pemohon I yang anggota TNI belum mendapatkan izin atasan, sedangkan penetapan Nomor 173/Pdt.P/2017/PA.Prg alasan pemohon mengajukan karena belum pernah mencatatkan perkawinan ke KUA. Pertimbangan hukum hakim pada penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Pn yaitu hakim menolak karena tidak terbukti adanya kesulitan untuk mencatatkan perkawinannya serta menilai alasan pemohon tidak tepat dan melanggar hukum, pertimbangan lainnya yaitu Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 14 UUP, Pasal 5 dan Pasal 7 KHI, PMA No 20 Tahun 2019, RBg, Al-Quran, hadits, serta kaidah fikih. Pertimbangan Nomor 173/Pdt.P/2017/PA.Prg yaitu hakim mengabulkan karena perkawinan pemohon sesuai hukum Islam Pasal 2 ayat (1) UUP. Pertimbangan lainnya yaitu, Pasal 7 ayat (2), (3) huruf d dan e UUP, Pasal 14 KHI, serta kaidah fikih. Berdasarkan analisis pada kedua penetapan tersebut maka penulis lebih sependapat dengan penetapan Nomor 173/Pdt.P/2017/PA.Prg. yaitu mengabulkan itsbat nikah karena telah sesuai dengan UUP dan KHI, walaupun setuju, namun pada sisi lain penulis juga tidak membenarkan pelanggaran hukum yang dilakukan pemohon I yang merupakan anggota TNI.

Actions (login required)

View Item