Penolakan Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pulau Punjung Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah

Afdol, M (2025) Penolakan Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pulau Punjung Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (952kB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (768kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) BAB V - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (685kB)
	Text (Fulltext) Full Text-2.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung yang menolak permohonan dispensasi nikah anak pemohon yang belum cukup umur dengan pertimbangan belum sanggup untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga yang tertulis pada penetapan nomor 23/Pdt.p/2020/PA.Plj. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah pertama, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung? Kedua, Bagaimana analisis Sadd Adz-Dzari’ah terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di bawah umur Pengadilan Agama Pulau Punjung? Untuk menjawab pertanyaan diatas dilakukan penelitian hukum normatif (legal research) dan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dasar analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj di Pengadilan Agama Pulau Punjung, menyatakan bahwa anak pemohon dan calon suami anak pemohon yang telah melakukan perbuatan zina, namun dalam fakta persidanganya didapati bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritual dan emosional yang lemah dan yang dimikian diyakini belum mampu menjalankan tugas dalam berumah tangga padahal kemampuan untuk menikah merupakan syarat mutlak dibolehkanya seseorang untuk menikah. Kedua, analisis Sadd Adz-Dzari’ah menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Plj tentang dispensasi nikah di bawah umur, menunjukkan keputusan hakim tidak tepat, karena mengabaikan dampak negatif perbuatan zina yang berulang antara anak pemohon dan calon suaminya. Mengingat calon suami memiliki penghasilan yang cukup, penolakan dispensasi berisiko memperparah keadaan, seperti kemungkinan kehamilan akibat zina atau peyakit yang didapatkan anak pemohon dan calon suami anak pemohon, dan perbuatan zina tersebut akan sangat terjadi kembali. Dalam hal ini, pencegahan mafsadat harus diutamakan dari pada mempertimbangkan maslahah semata, karena keputusan pernikahan di usia muda harus mempertimbangkan kemaslahatan secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item