Novriani, Yaza (2025) Optimalisasi Peran Ombudsman terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Pesisir Selatan. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.
|
Text (Cover dll)
Yaza Novriani-2013030036-Cover-Daftar isi.pdf - Published Version Download (2MB) |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf - Published Version Download (792kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf - Published Version Download (916kB) |
|
|
Text (BAB V & Daftar Pustaka)
BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (683kB) |
|
|
Text (FULLTEXT)
Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Bagaimana Ombudsman mengoptimalkan Perannya terhadap kualitas pelayanan publik di Pesisir Selatan. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengolahan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini Pertama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pesisir Selatan melalui pengelolaan laporan masyarakat, pengawasan, edukasi, dan peningkatan aksesibilitas pengaduan. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan Preventif, Ombudsman memastikan layanan pengaduan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Kedua Ombudsman Republik Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pesisir Selatan, termasuk rendahnya literasi masyarakat, regulasi yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya, serta minimnya integritas dan kesiapan SDM aparatur. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan komprehensif melalui edukasi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan merata. Ketiga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat secara strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pesisir Selatan melalui pelatihan aparatur seperti tata cara pelaporan penyelenggara pelayanan publik, kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti mengadakan seminar, workshop, penerapan PVL On The Spot, dan optimalisasi media digital. Pendekatan ini memastikan edukasi, penerimaan pengaduan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan secara efektif, bahkan di wilayah sulit dijangkau, demi transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Keempat Dari perspektif Siyasah Idariyah, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat telah menerapkan prinsip-prinsip administrasi Islam dalam memastikan kepastian hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Dengan regulasi yang jelas dan mudah dipahami, sistem pengawasan yang transparan melalui laporan tahunan serta penilaian kepatuhan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam jejaring pengawasan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | pelayanan publik, maladministrasi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Ruang Baca Fakultas Syariah |
| Date Deposited: | 25 Feb 2025 02:49 |
| Last Modified: | 25 Feb 2025 02:49 |
| URI: | http://repository.uinib.ac.id/id/eprint/24239 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
