Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Pasaman Barat dalam Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Widodo, Widodo (2023) Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Pasaman Barat dalam Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH.

	Text (Cover, abstrak dan Halaman Pengesahan) cover, abstrak dan pengesahan.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB 1) BAB I OK.pdf - Published Version Download (653kB)
	Text (BAB III) BAB III OK.pdf - Published Version Download (773kB)
	Text (BAB V) BAB V OK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (FULL TEX/T) SKRIPSI FULL TEXS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi banyaknya kasus pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat terutama pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana peran Bawaslu Pasaman Barat dalam melakukan penindakan pelanggaran netralitas ASN pada pilkada tahun 2020. Kedua, bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Ketiga, bagaimana bentuk pengawasan dari pihak Bawaslu atas penjatuhan sanksi kepada ASN yang telah melakukan pelanggaran pada pilkada tahun 2020. Keempat, bagaimana tinjauan Siyasah Syar’iyyah terhadap penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten pasaman Barat pada pilkada tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research). Data dikumpulkan melalui obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, peran Bawaslu Pasaman Barat pada pilkada tahun 2020 adalah melakukan penindakan terhadap 4 Temuan 1 laporan pelanggaran netralitas ASN dimana Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan sudah di tindaklanjuti. Dengan hal tersebut penindakan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu kabupaten Pasaman Barat sudah terlaksana dengan baik. Kedua, mekanisme penanganan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dibagi menjadi dua yaitu aktif dan pasif, yaitu melakukan temuan pelanggaran dan penerimaan laporan dari masyarakat. Bawaslu melakukan proses penanganan temuan dan laporan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan alat bukti, klarifikasi, melakukan dan pemberian rekomendasi. Ketiga, bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Pemerintah Daerah. Keempat, adapun tinjauan Siyasah Syar’iyyah terhadap peran Bawaslu dalam penindakan yang dilakukan pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Penindakan yang dilakukan Bawaslu telah sesuai dengan hukum Islam dan berupaya mewujudkan kemaslahatan bersama.

Actions (login required)

View Item