Peran Ninik Mamak Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Nagari Persiapan Pekonina)

Aldirohma, Febriano (2026) Peran Ninik Mamak Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Nagari Persiapan Pekonina). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (733kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (257kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (218kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text (Fulltext Skripsi) Fullteks Skripsi Febriano Aldirohma.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian di Nagari Persiapan Pekonina Kecamatan Pauh Duo, meskipun ninik mamak telah diberikan legitimasi hukum sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, khususnya Pasal 22 ayat 1 dan 2 huruf c, dijelaskan peran Ninik Mamak yaitu untuk memberikan bimbingan, nasihat, dan pertimbangan dalam pencegahan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum keterlibatan, pemahaman, serta peran Ninik Mamak dalam implementasi ketahanan keluarga pada aspek pencegahan perceraian di Nagari Persiapan Pekonina, ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kecamatan Pauh Duo, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan skripsi terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teori Struktural Fungsionalisme Talcott Parsons dan Maqashid Syari'ah sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum keterlibatan Ninik Mamak diatur dalam Bab III huruf c serta Pasal 22 ayat 1 dan 2 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018. Namun demikian, pemahaman Ninik Mamak Nagari Persiapan Pekonina terhadap substansi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut masih tergolong rendah karena belum pernah mendapat sosialisasi dari KAN Kecamatan. Meski begitu, secara praktik Ninik Mamak telah menjalankan perannya melalui tiga tahapan, yaitu menasihati, menganjurkan pisah kamar, dan mediasi, sebagai wujud strukturisasi dan legalitas keluarga sekaligus menjaga lima pokok kemaslahatan (al-kulliyat al-khams) dalam Maqashid Syari'ah, terutama hifzh al-nasl. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Ninik Mamak telah berjalan secara substantif melalui jalur adat, tetapi belum optimal pada tataran regulasi formal akibat lemahnya koordinasi kelembagaan dan sosialisasi.

Actions (login required)

View Item