Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan Dalam Mencegah Perkawinan Yang Tidak Tercatat

Maiyanti, Afrida (2026) Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan Dalam Mencegah Perkawinan Yang Tidak Tercatat. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) HALAMAN AWAL.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (507kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (550kB)
	Text (BAB V - DAPUS) BAB V-DAPUS.pdf - Published Version Download (471kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Praktik pernikahan siri di tengah masyarakat merupakan persoalan krusial yang berdampak langsung pada terabaikannya jaminan hukum serta perlindungan hak-hak keperdataan bagi pihak istri dan anak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis problematika, langkah-langkah pencegahan, serta hambatan yang dihadapi oleh instansi pencatat nikah tingkat kecamatan di wilayah Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dihimpun dari data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak fungsionaris lembaga, tokoh adat (Niniak Mamak), serta pelaku nikah siri, yang diperkuat oleh data sekunder berupa studi dokumen dan regulasi perundang-undangan terkait. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa maraknya pernikahan di bawah tangan dipicu oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, persepsi tradisional yang menganggap keabsahan syariat fikih sudah mencukupi tanpa memerlukan pengakuan negara, kendala biaya untuk prosesi pernikahan di luar kantor, serta kondisi geografis wilayah. Dalam membendung fenomena tersebut, pihak instansi mengoptimalkan tiga strategi strategis utama: pendekatan edukatif melalui penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan penyuluhan hukum keluarga hingga level nagari validasi administratif melalui pemeriksaan dokumen calon pengantin secara memadai guna menutup celah manipulasi status keperdataan serta penguatan kolaborasi sosial bersama para pemangku adat dan pemerintah nagari. Meskipun demikian, upaya pembenahan ini masih dihadapkan pada tantangan berat seperti mengakar kerangka berpikir dikotomis yang memisahkan aturan agama dan aturan positif negara. Untuk mengatasi persoalan ini, disarankan perlunya intensifikasi penyuluhan berbasis komunitas serta perumusan regulasi turunan di tingkat lokal untuk mempermudah legalisasi status perkawinan masyarakat.

Actions (login required)

View Item