Kolaborasi Antara Polresta Padang dengan DP3AP2KB Kota Padang dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Padang Menurut Pandangan Siyasah Tanfiziyah

Mas'ud, El Hamas Ibnu (2026) Kolaborasi Antara Polresta Padang dengan DP3AP2KB Kota Padang dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Padang Menurut Pandangan Siyasah Tanfiziyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Halaman Awal) COVER NEW 1.pdf - Published Version Download (642kB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (566kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (BAB V - Daftar Pustaka) BAB V.pdf - Published Version Download (257kB)
	Text (Full Bab) FULL BAB_merged (2).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas kolaborasi antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kolaborasi ini penting mengingat tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kota Padang, sementara efektivitas sistem perlindungan yang bersifat kolaboratif masih dihadapkan pada berbagai hambatan prosedural di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kolaborasi kedua lembaga, mengidentifikasi hambatan koordinasi yang terjadi, serta menganalisis pelaksanaan kolaborasi tersebut dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Unit PPA Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang telah berjalan secara praktis dan saling melengkapi, dengan pembagian peran antara fungsi penegakan hukum dan fungsi pendampingan/pemulihan korban, meskipun belum didukung oleh SOP tertulis maupun MoU formal. Hambatan koordinasi lebih banyak bersumber dari belum optimalnya standardisasi kelembagaan serta kondisi sosial korban, keluarga, dan saksi, bukan dari lemahnya kemauan kerja sama antarlembaga. Sementara itu, dari tinjauan Siyasah Tanfiziyah, pelaksanaan kolaborasi ini telah mencerminkan prinsip amanah, al-‘adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), ta’awun, musyawarah, dan akuntabilitas, meskipun perwujudannya secara optimal masih memerlukan penguatan kelembagaan dan standardisasi mekanisme kerja sama agar perlindungan anak benar-benar memberikan kemaslahatan nyata dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item