Regulasi Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital Kajian UU ITE Perspektif Siyasah Dusturiyah

Marwan, Marwan (2026) Regulasi Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Digital Kajian UU ITE Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover) Cover.pdf - Published Version Download (906kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (424kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (421kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (411kB)
	Text (Full Text) Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh problematika pengaturan dan penerapan kebebasan berpendapat di ruang digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, penerapan ketentuan UU ITE terkait penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penghasutan dinilai berpotensi multitafsir. Hal ini berisiko memicu kriminalisasi serta efek gentar (chilling effect) di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus mengkaji batas kebebasan berpendapat dalam UU ITE, kesesuaiannya dengan prinsip siyasah dusturiyah, serta relevansinya terhadap aspek keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak warga negara dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU ITE beserta perubahannya hingga UU Nomor 1 Tahun 2024, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta literatur fikih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan UU ITE pada dasarnya diperlukan untuk melindungi masyarakat dan menjamin kepastian hukum di ruang digital. Namun, implementasinya harus secara tegas, mampu membedakan antara kritik, opini, dan ekspresi yang sah dari penghinaan, fitnah, ujaran kebencian, atau penghasutan yang menimbulkan kerugian nyata. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebebasan berpendapat merupakan hak sekaligus amanah untuk menjalankan amar ma’ruf nahi munkar dan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Pembatasan hak ini dibenarkan sepanjang didasarkan pada hukum yang jelas, tujuan yang sah, proporsionalitas, etika, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, penerapan UU ITE harus menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) serta menjamin perlindungan terhadap kritik publik yang konstruktif.

Actions (login required)

View Item