Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah

Rahman, Fikri Haikal (2026) Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar isi) Cover-Daftarisi Haikal.pdf Download (880kB)
	Text (BAB I) Bab I NIM 2213030167.pdf Download (313kB)
	Text (BAB III) BAB III NIM 2213030167.pdf Download (491kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V-DAFTAR PUSTAKA NIM 2213030167 .pdf Download (291kB)
	Text (Full texs) Skripsi Haikal Full Texs.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara, namun pengelolaannya tidak sepenuhnya dilakukan negara secara langsung, melainkan melibatkan pihak swasta melalui izin usaha pertambangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip kepemilikan umum (milkiyah 'ammah) dalam perspektif siyasah maliyah, sebab dalam konsep tersebut sumber daya yang dibutuhkan masyarakat luas tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu atau kelompok tertentu. Penelitian ini berfokus pada dua persoalan, yaitu bagaimana regulasi bentuk keterlibatan pihak swasta dalam pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia, serta bagaimana pandangan siyasah maliyah terhadap bentuk keterlibatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (library research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, serta bahan hukum sekunder berupa pemikiran ulama fikih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan swasta melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan hak pengusahaan yang menyerupai iqta' berstatus hak pakai sehingga pada dasarnya dapat dibenarkan, selama lahan pertambangan itu tidak memiliki karakteristik milikiyah ammah. Namun, ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan hak kepemilikan penuh atas hasil tambang kepada pemegang izin perlu dikritisi karena berpotensi menggeser kedudukan sumber daya sebagai milkiyah 'ammah menjadi penguasaan privat, sehingga skema bagi hasil dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan distribusi kekayaan dalam Islam serta mempertahankan kendali negara demi kemaslahatan masyarakat secara luas.

Actions (login required)

View Item