Penerapan Tuntutan Nafkah Pasca Perceraian Berdasarkan Gugatan Rekonveksi Studi Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Munawaroh, Suci (2026) Penerapan Tuntutan Nafkah Pasca Perceraian Berdasarkan Gugatan Rekonveksi Studi Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) SKRIPSI_SUCI_MUNAWAROH_NIM2213010046_COVER-DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) SKRIPSI_SUCI_MUNAWAROH_NIM2213010046_BAB I.pdf - Published Version Download (964kB)
	Text (BAB III) SKRIPSI_SUCI_MUNAWAROH_NIM2213010046_BAB III.pdf - Published Version Download (875kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) SKRIPSI_SUCI_MUNAWAROH_NIM2213010046_BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (858kB)
	Text (FULLTEXT) SKRIPSI_SUCI_MUNAWAROH_NIM2213010046_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk, yang mana majelis hakim menetapkan putusan yang berbeda dengan tuntutan penggugat rekonvensi. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penetapan tututan nafkah pasca perceraian berdasarkan gugatan rekonvensi dalam putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk. Dengan pertanyaan penelitian bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan tuntutan nafkah pasca perceraian berdasarkan gugakan rekonvensi dalam putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk? dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan tuntutan nafkah pasca perceraian berdasarkan gugatan rekonvensi dalam putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data primer berupa putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk. Sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal. Teknik pengumpulan data mengkaji dan menelaah putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pasca perceraian didasarkan pada alat bukti, keterangan para pihak, kebutuhan istri dan anak, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dari perspektif hukum Islam, pengakuan terhadap hak nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah hadhanah telah sesuai dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Namun, dari segi besaran nominal nafkah yang ditetapkan, putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kemampuan (al-qudrah) sebagaimana diatur dalam QS. AthThalaq ayat 7 karena tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang hanya berpenghasilan sekitar Rp100.000 per hari. Ditinjau dari konsep pembuktian, hak-hak nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi telah terbukti secara hukum, akan tetapi fakta mengenai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang juga terbukti di persidangan belum memperoleh pertimbangan yang proporsional dalam penentuan nominal nafkah. Oleh karena itu, putusan tersebut telah memenuhi aspek perlindungan hak, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan proporsional dalam hukum Islam.

Actions (login required)

View Item