Pelaksanaan Penertiban Pedangan Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Tanfindziyyah.

Nurhayati, Nurhayati (2026) Pelaksanaan Penertiban Pedangan Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Tanfindziyyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) Nurhayati. NIM 2213030012. cover..pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) Nurhayati. 2213030012. BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab III) Nurhayati. 2213030012. BAB 3.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab V - Daftar Pustaka) Nurhayati. 2213030012. BAB 5.pdf - Published Version Download (721kB)
	Text (Fulltext) Nurhayati. 2213030012. fulltaxt .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan seperti trotoar, badan jalan, dan ruang publik di kawasan Jam Gadang, Pasar Atas, dan Pasar Bawah Kota Bukittinggi, meskipun Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan penertiban berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) sosialisasi dan pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Jam Gadang, Pasar Atas, dan Pasar Bawah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024; (2) kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kota Bukittinggi; serta (3) pelaksanaan penertiban PKL oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan Satpol PP ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan PKL di kawasan tersebut, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sosialisasi dan pelaksanaan penertiban PKL telah dilakukan melalui himbauan, peringatan, penertiban, serta penataan dan relokasi, namun belum sepenuhnya merata karena masih terdapat PKL yang belum memahami Perda Nomor 2 Tahun 2024; (2) kendala dan tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman dan kepatuhan PKL, belum konsistennya penerapan sanksi, keterbatasan tempat berdagang, serta kondisi ekonomi pedagang yang menyebabkan pedagang kembali berjualan setelah penertiban; (3) dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pelaksanaan penertiban PKL pada dasarnya dapat dibenarkan sebagai kewenangan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, namun belum sepenuhnya optimal karena masih perlu memperhatikan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan umum (maslahah al-'ammah), amanah, musyawarah (syura), dan tanggung jawab pemerintah.

Actions (login required)

View Item