Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dissenting Opinion Dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr)

Ramadhaniah, Nazifa (2026) Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dissenting Opinion Dalam Putusan Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (6MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (642kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (426kB)
	Text (BAB V- Daftar Pustaka) BAB V-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (432kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat. Perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap kekuatan alat bukti saksi dalam membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana duduk perkara dan pokok sengketa yang memicu terjadinya perbedaan pendapat?2) Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Anggota I dalam mengajukan dissenting opinion jika dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam?3) Bagaiaman analisis ketepatan dissenting opinion dalam memutus perkara cerai gugat? Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan teknik analisis isi terhadap putusan dan kepustakaan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perbedaan pendapat muncul karena adanya perbedaan penilaian hakim terhadap fakta dan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam membuktikan kondisi rumah tangga para pihak. 2) Hakim Anggota I mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22, Pasal 308 RBg, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 sedangkan, Mayoritas Hakim menggunakan keterangan Saksi I sebagai persangkaan hakim (rechterlijk vermoeden) berdasarkan Pasal 310 RBg jo. Pasal 1922 KUHPerdata. 3) berdasarkan analisis yuridis, pertimbangan hakim mayoritas dinilai lebih tepat karena mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan, yaitu perpisahan tempat tinggal, terputusnya komunikasi, serta tidak berhasilnya upaya perdamaian yang menunjukkan kondisi broken marriage.

Actions (login required)

View Item