Pengangkatan Staf Khusus Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Kota Solok Perspektif Siyasah Dusturiyah

Pohan, Fathuddin Fikri (2026) Pengangkatan Staf Khusus Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Kota Solok Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover- Daftar Isi) Cover-Daftar isi.pdf - Published Version Download (622kB)
	Text (BAB I) Bab I .pdf - Published Version Download (402kB)
	Text (BAB III) Bab III.pdf - Published Version Download (430kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) Bab V- Daftar Pustaka (2).pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (Full Text) FULL SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengangkatan staf khusus kepala daerah di Kota Solok dalam perspektif siyasah dusturiyah. Pengangkatan staf khusus non-ASN di daerah menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan polemik karena diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta bertentangan dengan arahan BKN. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah: 1) Bagaimanakah regulasi pengangkatan staf khusus kepala daerah dalam pemerintahan daerah di Kota Solok berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimanakah praktek pengangkatan staf khusus non ASN kepala daerah dalam pemerintahan daerah Kota Solok? 3) Bagaimanakah tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengangkatan staf khusus kepala daerah dalam pemerintahan daerah Kota Solok? Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis empiris, menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang digali melalui wawancara dengan pejabat terkait di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Solok Kantor Wali Kota Solok serta studi dokumentasi. Narasumbernya meliputi Ketua Bagian Umum, Kepegawaian Bagian Umum, dan Kepegawaian Bagian Prokom. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan staf khusus hanya bersandar pada Surat Keputusan Wali Kota tanpa dasar hukum baik UU, Peraturan Pemerintah, ataupun Perda Kota Solok, praktik pengangkatan staf khusus berat kemungkinan berlangsung tanpa mekanisme seleksi terbuka, uji kompetensi, maupun kriteria objektif, melainkan sepenuhnya berdasarkan penunjukan langsung oleh Wali Kota yang lazim disebut dengan tim sukses. Ditinjau dari siyasah dusturiyah, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip legalitas, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan umum, meski transformasi tersebut sejalan dengan kaidah dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih.

Actions (login required)

View Item