Pelaksanaaan Program Smart Dukcapil/Layanan Kependudukan Digital Di Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Kenagarian Kubang, Koto Tinggi, dan Suliki)

Arsyad, Fadhil (2026) Pelaksanaaan Program Smart Dukcapil/Layanan Kependudukan Digital Di Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Kenagarian Kubang, Koto Tinggi, dan Suliki). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) COVER - DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (593kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (469kB)
	Text (BAB 3) BAB 3.pdf - Published Version Download (629kB)
	Text (BAB 5) BAB 5 - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (Full Text) FULL SKRIPSI WATERMARK+LAMPIRAN NO WM.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala dalam pelaksanaan Program Smart Dukcapil di Kabupaten Lima Puluh Kota, seperti keterbatasan akses internet dan pemahaman literasi digital masyarakat, sehingga efektivitas pelayanan belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan program tersebut serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pejabat pemerintah daerah, serta masyarakat pengguna layanan di Nagari Kubang, Nagari Koto Tinggi, dan Nagari Suliki, didukung oleh studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan program Smart Dukcapil di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Smart Dukcapil di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilaksanakan melalui beberapa layanan, seperti pelayanan KTP-El, E-Lapor, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian. Faktor pendukung pelaksanaan meliputi adanya regulasi yang jelas berupa SK Bupati Nomor 192 Tahun 2020, komitmen aparatur Dukcapil, serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi di wilayah perkotaan. Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur jaringan internet di nagari-nagari terpencil, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis di bidang teknologi informasi. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan program Smart Dukcapil mencerminkan prinsip al-maslahah (kemaslahatan umum), al-amanah (tanggung jawab pemimpin), dan al-’adl (keadilan), meskipun prinsip al- ’adl belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kesenjangan akses layanan antara masyarakat di wilayah perkotaan dengan masyarakat di nagari-nagari terpencil.

Actions (login required)

View Item