Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu Dalam Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha Prespektif Siyasah Syar'iyyah

Sauki, Ahmad (2026) Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu Dalam Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha Prespektif Siyasah Syar'iyyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) COVER-DAFTAR ISI (SAUKI).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I (SAUKI).pdf - Published Version Download (825kB)
	Text (BAB III) BAB III (SAUKI).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) BAB V SAMPAI DAFTAR PUSTAKA (SAUKI).pdf - Published Version Download (679kB)
	Text (Full Text) SKRIPSI FULL TEXT AHMAD SAUKI BAB I-V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai regulasi yang mengatur mengenai penyelesaian konflik pertanahan. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dalam penyelesaian konflik Hak Guna Usaha serta kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah. Adapun pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana peran bpn kabupaten labuhan batu dalam penyelesaian konflik hak guna usaha berdasarkan Permen Nomor 21 Tahun 2020? 2) Bagaimana pandangan prinsip-prinsip siyasah syar’iyah dalam penyelesaian konflik hak guna usaha di Kabupaten Labuhan Batu? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instansi BPN Kabupaten Labuhan Batu, pihak yang berkonflik, dokumentasi berupa dokumen print out luas peruntukan HGU dari instansi BPN Kabupaten Labuhan Batu, foto dokumen terkait luas HGU yang dikonflikkan, serta peta lahan yang dikonflikkan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal dan literature hukum. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data serta menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu telah menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, yakni sebagai mediator dalam proses mediasi, melakukan pengukuran ulang lahan sengketa, memeriksa keabsahan sertifikat HGU, menerima pengaduan, serta merekomendasikan pembatalan atau perubahan HGU melalui Tim Panitia B. 2) Dalam pandangan prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah dalam praktik ini sudah sesuai dengan prinsip musyawarah, keadilan, perdamaian, kesejahteraan, amanah, ketaatan rakyat dan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item