Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Juru Parkir Pasca Perwako Pekanbaru No.2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalanan Umum

Wiraekaputra, Gustzy Athaya (2026) Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Profesionalisme Juru Parkir Pasca Perwako Pekanbaru No.2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalanan Umum. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER-DAFTAR ISI) (COVER-DAFTAR ISI).pdf - Published Version Download (714kB)
	Text (BAB 1) (BAB I).pdf - Published Version Download (350kB)
	Text (BAB III) (BAB III).pdf - Published Version Download (654kB)
	Text (BAB V-DAFTAR PUSTAKA) (BAB V-DAFTAR PUSTAKA).pdf - Published Version Download (287kB)
	Text (Gustzy Athaya Wiraekaputra 2213030025 Fulltext) Gustzy Athaya Wiraekaputra 2213030025 Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Perwako No. 2 Tahun 2025 yang menetapkan penurunan tarif parkir menjadi Rp1.000 untuk roda dua dan Rp2.000 untuk roda empat. Kebijakan ini, meskipun berpihak pada kepentingan masyarakat, berpotensi menimbulkan demotivasi dan penurunan profesionalisme juru parkir akibat berkurangnya pendapatan harian mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, mengidentifikasi kendala dalam menegakkan profesionalisme juru parkir, serta meninjau kebijakan penurunan tarif melalui perspektif Maslahah. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan bersama tim patroli UPT Perparkiran, sementara data sekunder bersumber dari regulasi, dokumen resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan menerapkan sistem dan mekanisme pengawasan terstruktur berupa intensifikasi patroli rutin dan inspeksi mendadak, pembentukan regu taktis terspesialisasi, serta mekanisme sanksi berjenjang dari teguran lisan hingga pemecatan. Namun, terdapat beberapa kendala serius berupa distorsi ekonomi yang memicu demotivasi juru parkir, kendala dari pihak ketiga, komersialisasi instrumen SOP, dan keterbatasan finansial juru parkir dalam memenuhi standar atribut. Ditinjau dari perspektif Maslahah, kebijakan ini menghadirkan dilema antara perlindungan harta konsumen dan ancaman terhadap pemenuhan kebutuhan dharuriyyat para juru parkir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa profesionalisme juru parkir tidak dapat ditegakkan semata melalui tekanan pengawasan, melainkan memerlukan reformasi sistemik pada rantai birokrasi. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas sistem parkir digital sebagai solusi jangka panjang.

Actions (login required)

View Item