PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH

Wigra, Neisya Amanda (2026) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (363kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Download (518kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (250kB)
	Text (FULL TEXT) Skripsi Neisya Amanda Wigra 2213030091.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos, seperti rumah kos yang tidak memiliki izin, kurangnya pengawasan terhadap penghuni kos, serta penyalahgunaan rumah kos yang mengganggu ketertiban umum dan norma sosial masyarakat. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang memiliki peran penting dalam penegakan Peraturan Daerah guna menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Penelitian ini dikaji dalam perspektif siyasah tanfidziyyah yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satpol PP Kota Padang dalam penegakan Peraturan Daerah tentang pengelolaan rumah kos serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Padang telah melaksanakan perannya melalui sosialisasi, pengawasan, patroli, penertiban, dan pemberian sanksi administratif. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kerja sama pemilik rumah kos, serta luasnya wilayah pengawasan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, peran Satpol PP merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan eksekutif untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Actions (login required)

View Item