Implementasi UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 Di Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat Perspektif Siyasah Dusturiyah

BATUBARA, ISLAHUDDIN (2026) Implementasi UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 Di Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover dll) ISLAHUDDIN - NIM 2113030080 - COVER - DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (867kB)
	Text (BAB I) ISLAHUDDIN. NIM 2113030080 BAB I.pdf - Published Version Download (324kB)
	Text (BAB III) ISLAHUDDIN. NIM 2113030080 BAB III.pdf - Published Version Download (382kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) ISLAHUDDIN NIM 2113030080 BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (fulltext) ISLAHUDDIN - NIM 2113030080 - FULLTEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya pelanggaran ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, khususnya terkait kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), baik oleh masyarakat dewasa yang telah memenuhi syarat usia namun belum memiliki SIM maupun oleh pengendara di bawah umur. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan realitas sosial masyarakat di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu menganalisis pelaksanan UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 dan menganalisisnya berdasarkan perspektif Siyasah dusturiyah, melalui observasi, wawancara dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan ulama setempat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa pelaksanaan Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2009 di Kecamatan Koto Balingka belum berjalan optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kuatnya faktor sosial-ekonomi. Kedua, terdapat sejumlah faktor penghambat utama, meliputi minimnya kesadaran hukum, keterbatasan personel dan anggaran penegakan hukum, serta adanya resistensi masyarakat terhadap penindakan hukum. Ketiga, dalam perspektif siyasah dusturiyah, Pasal 81 memiliki kesesuaian dengan prinsip ketaatan kepada ulil amri, keadilan, dan kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item