Implementasi Kebijakan Penonaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Program BPJS PBI APBD Pesisir Selatan Perspektif Siyasah Dusturiyah

Nofitriah, Lustia (2026) Implementasi Kebijakan Penonaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Program BPJS PBI APBD Pesisir Selatan Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover- Daftar Isi) Lustia Nofitriah 2213030124 Cover-Daftar Isi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) Lustia Nofitriah 2213030124 BAB I.pdf - Published Version Download (640kB)
	Text (BAB III) Lustia Nofitriah 2213030124 BAB III.pdf - Published Version Download (650kB)
	Text (BAB V) Lustia Nofitriah 2213030124 BAB V- Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (613kB)
	Text (Full Text) Lustia Nofitriah 2213030124 Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan penonaktifan peserta JKN PBI APBD karena ketidakaktifan pemanfaatan BPJS PBI APBD, efisiensi anggaran dan penyesuaian kuota kepesertaan yang dalam praktiknya menimbulkan persoalan serius, khususnya bagi masyarakat tidak mampu yang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana latar belakang penyebab peserta JKN PBI APBD dari kalangan masyarakat tidak mampu dinyatakan tidak aktif? 2) Bagaimana akibat kebijakan penonaktifan peserta JKN PBI APBD terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu? 3) Bagaimana kebijakan penonaktifan peserta JKN PBI APBD dari kalangan masyarakat tidak mampu perspektif siyasah dusturiyah?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penonaktifan peserta JKN PBI APBD di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan oleh pencapaian Universal Health Coverage (UHC), keterbatasan anggaran APBD, penetapan kuota kepesertaan, serta ketidakaktifan pemanfaatan layanan BPJS PBI APBD dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan ini berdampak pada hilangnya akses pelayanan kesehatan, kesulitan memperoleh pengobatan, meningkatnya biaya kesehatan dari kantong pribadi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), dan amanah, sehingga cenderung merugikan masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan kebijakan agar lebih adil bagi semua dan menjamin hak dasar masyarakat.

Actions (login required)

View Item