Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Penginapan Berbasis Syariah di Kota Bukittinggi

Alghifari, Muhammad Ayasyi (2026) Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Penginapan Berbasis Syariah di Kota Bukittinggi. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) cover .pdf - Published Version Download (726kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (240kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (217kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (Full Text) Skripsi Ayasyi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pengembangan pariwisata halal merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah dengan mayoritas penduduk muslim seperti Kota Bukittinggi. Salah satu bentuk pengembangan pariwisata halal adalah melalui penginapan berbasis syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan penerapan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan penginapan berbasis syariah di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah daerah (Dinas Pariwisata, DPMPTSP, dan Kementerian Agama), pelaku usaha penginapan berbasis syariah, tokoh adat dan ulama, serta masyarakat sekitar penginapan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bukittinggi telah menjalankan perannya dalam pengembangan penginapan berbasis syariah melalui fungsi regulator, fasilitator, dan katalisator, meskipun belum berjalan secara optimal. Peran regulator terlihat dari upaya pemerintah dalam mendukung pariwisata ramah muslim, namun belum terdapat regulasi khusus yang secara teknis mengatur penginapan berbasis syariah. Peran fasilitator diwujudkan melalui pembinaan, pelatihan, dan promosi pariwisata halal yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam sektor penginapan. Sementara itu, peran katalisator terlihat dari upaya pemerintah dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, meskipun sinergi antar pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan. Keberadaan penginapan berbasis syariah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat, terutama dalam peningkatan pendapatan dan peluang kerja, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman, standar syariah, dan pendampingan yang berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item