Pemenuhan hak pendidikan inklusif: Implementasi peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan nomor 7 tahun 2022 perspektif siyasah dusturiyah

Azlan, - (2026) Pemenuhan hak pendidikan inklusif: Implementasi peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan nomor 7 tahun 2022 perspektif siyasah dusturiyah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover - Daftar Isi) COVER.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab III) BAB III.pdf - Published Version Download (988kB)
	Text (Bab V) BAB V.pdf - Published Version Download (681kB)
	Text (Full Text) FULL TEXT (AZLAN 2213030053).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 secara normatif menegaskan “penyediaan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus” sebagai pemenuhan hak anak disabilitas dalam klaster pendidikan. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan tantangan dalam penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022, serta menilai kesesuaiannya dengan indikator siyasah dusturiyah. Adapun pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Kecamatan Koto XI Tarusan? 2) Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif di Kecamatan Koto XI Tarusan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, Melakukan Observasi ke sekolah terkait dan dokumentasi berupa undangan pelatihan guru inklusif tahun 2020, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan 1) Implementasi pendidikan inklusif tidak terlaksana, tidak ada satu pun sekolah dasar beroperasi sebagai sekolah inklusif sesuai ketentuan peraturan. Dan beberapa indikator sebagai alat ukur keberhasilan implementasi tidak tercapai. Namun beberapa sekolah tetap menerima ABK dengan kasus ringan, tanpa layanan standar pendidikan inklusif. 2) Dalam perspektif siyasah dusturiyah, praktik ini bertentangan dengan aspek tanggung jawab, kemaslahatan umat, dan keadilan. Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah secepatnya menerapkan pendidikan inklusif, sebagai tanda perhatian kepada disabilitas.

Actions (login required)

View Item