Hubungan Intim Sebelum Nikah Berstatus Ba'da Ad-Dukhul

Ramadhani, Dhea Suci (2026) Hubungan Intim Sebelum Nikah Berstatus Ba'da Ad-Dukhul. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (cover) Dhea Suci Ramadhani. NIM 2213010028. Cover- Daftar Isi.pdf - Published Version Download (950kB)
	Text (BAB I) Text ( BAB I ).pdf - Published Version Download (393kB)
	Text (BAB III) Text ( BAB III ).pdf - Published Version Download (502kB)
	Text (BAB V dan Daftar Pustaka) Text ( BAB V dan Daftar Pustaka ).pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (fulltext) Dhea Suci Ramadhani. NIM 2213010028. Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penetapan hubungan intim sebelum nikah sebagai ba‘da ad-dukhul dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor 203/Pdt,G/2021/PA.Lk. Adapun tujuan penelitian ini pertama,untuk mengetahui pertimbangan hakim memutuskan perkara Cerai Talak dalam putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/Pa.Lk. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum ditetapkan ba’da ad-dukhul dalam putusan nomor 203/ Pdt.G/2021/PA.Lk . Ketiga, untuk mengetahui penafsiran Hakim terhadap Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan status ba’da ad-dukhul dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan tiga orang Hakim yang memutus perkara ini pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sumber data sekunder berupa dokumen atau data-data berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, perundang-undangan yang berkaitan erat dengan judul penelitian peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Lk menetapkan status ba‘da ad-dukhul berdasarkan pada Pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974 dan pasal 99 KHI tentang pengertian anak sah dan pasal 53 ayat (1) KHI mengenai kebolehan menikahkan perempuan hamil. Penetapan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut‘ah, dan nafkah māḍiyah, serta tetap menanggung nafkah anak yang meliputi kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Penafsiran hakim terhadap pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini menggunakan penafsiran sistematis dan logis dengan mengaitkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan status ba’da ad-dukhul. penafsiran tersebut tidak hanya berorientasi pada teks normatif semata, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi istri dan anak. Melalui penafsiran sistematis tersebut, hakim memandang hubungan para pihak menimbulkan akibat hukum yang setara dengan hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah, sehingga penetapan ba’da ad-dukhul dilakukan sebagai bentuk perluasan makna norma demi perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Actions (login required)

View Item