Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Pemanfaatan Jalan Untuk Kegiatan Temporer (Studi Di Kecamatan Rao)

Harahap, Rahmad sobirin (2025) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Pemanfaatan Jalan Untuk Kegiatan Temporer (Studi Di Kecamatan Rao). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER) COVER SKRIPSI.pdf - Published Version Download (865kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (591kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf - Published Version Download (792kB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB 5 - DAPUS.pdf - Published Version Download (570kB)
	Text (FULL TEKS) SKRIPSI RAHMAD FULL WATERMAK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pemanfaatan jalan di Kecamatan Rao untuk kegiatan temporer seperti pasar dadakan, pesta pernikahan, dan kegiatan adat, yang sering kali menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur pemanfaatan jalan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2016 di Kecamatan Rao, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, serta melihat dampak sosial dan hukum dari pelaksanaan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. data diperoleh dari wawancara mendalam dengan aparat pemerintahan, tokoh masyarakat, dan warga, serta dokumentasi peraturan dan catatan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda nomor 12 tahun 2016 di Kecamatan Rao belum optimal. hambatan yang dihadapi meliputi faktor sosial budaya dan kebiasaan lokal yang telah mengakar, minimnya sosialisasi yang terstruktur, koordinasi lintas lembaga yang belum maksimal, keterbatasan sumber daya aparatur, dan belum adanya aturan pelaksana teknis yang memadai. Dampaknya, pelanggaran terhadap pemanfaatan jalan untuk kegiatan temporer masih sering terjadi dan berpotensi mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan peningkatan sosialisasi yang sistematis, penguatan koordinasi lintas lembaga, penyediaan sumber daya aparatur yang memadai, serta penyusunan aturan teknis yang jelas sebagai turunan dari perda.

Actions (login required)

View Item