Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Pengemis Di Pantai Purus Kota Padang

Ritonga, Muhammad Ripai (2025) Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Pengemis Di Pantai Purus Kota Padang. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (COVER - DAFTAR ISI) COVER- DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (625kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB V - DAFTAR PUSTAKA) BAB V - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (845kB)
	Text (FULL TEXT) FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasahan mengenai pengemis yang menganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat di Pantai Purus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan pengemis dalam kemiskinan multidimensi Kota Padang dan kaitannya dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta mengganalisis pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang dalam menangani pengemis di khusunys di Pantai Purus Kota Padang, berdasarkan kepada Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan mendapatkan data secara langsung, seperti wawancara, survei, yang di peroleh dari Pemerintah ataupun masyarakat, dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, keberadaan pengemis dalam kemiskinan multidimensi bukan hanya karena faktor ekonomi saja, akan tetapi juga karena terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta faktor kebiasaan yang dilakukan pengemis, yang kedua pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang dalam menangani pengemis seperti melalui tindakan persuasif dan preventif, Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang sudah menjalakan wewenangnya namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturaan yang berlaku dalam perda nomor 1 tahun 2025 dalam pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjut nya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang di bentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelengarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelengarakan perlindungan masyarakat”, namun Satpol PP kota tidak perna menetitibkan pengemis di Pantai Purus Kota Padang dengan alasan masyarakat tidak tergangu terhadap pengemis, namun setelah penulis melakukan wawancara bersama masyarakat beliau menyatakan terganggu terhadap keberadaan pengemis.

Actions (login required)

View Item