Kepemilikan Sim Dikalangan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua (Analisis Pasal 77 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Yelmi, Afri (2025) Kepemilikan Sim Dikalangan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua (Analisis Pasal 77 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.

	Text (Cover-Daftar Isi) COVER- DAFTAR ISI AFRI YELMI.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (952kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf - Published Version Download (685kB)
	Text (BAB V-Daftar Pustaka) BAB V-daftar pustaka.pdf - Published Version Download (622kB)
	Text (BAB I-BAB V FULL TEXT) BAB I - 5 AFRI YELMI 2113030107.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi berjudul “Kepemilikan Sim Di Kalangan Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua (Analisis Pasal 77 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyah)” ini disusun oleh Afri Yelmi 2113030107 Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan kepemilikan SIM berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta pandangan siyasah dusturiyah mengenai kepemilkikan SIM. Tujuan dari penelitian ini yaitu Pertama, mengidentifikasi kriteria kepemilikan SIM dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ; Kedua, mengetahui tujuan kepemilikan SIM dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pelanggaran oleh pengendara bermotor; Ketiga, menjelaskan pandangan Siyasah Dusturiyah tentang kepemilikan SIM dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Metode penelitian yang dipakai yaitu Penelitian hukum normatif (legal research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kasus menggunakan bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, Kriteria kepemilikan SIM dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bentuk legitimasi negara dalam memberikan hak bersyarat kepada individu untuk mengemudi, dengan syarat memenuhi aspek usia, kesehatan, dan kompetensi yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; Kedua, Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bertujuan untuk mewujudkan tanggung jawab seorang individu terhadap orang lain dan negara dalam menjamin ketertiban serta keselamatan berlalu lintas di ruang publik; Ketiga, Kewajiban memiliki SIM sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 dapat dibenarkan menurut perspektif Siyasah Dusturiyah, karena selaras dengan prinsip syariat Islam seperti menciptakan kemaslahatan umum, dan mencegah kerusakan. Namun, adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif dan realitas sosial seperti pelajar di bawah usia 17 tahun yang terpaksa mengendarai motor karena keterbatasan transportasi umum menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan secara proporsional.

Actions (login required)

View Item