Dampak Pemekaran Nagari Kamang Mudiak Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi Kasus Nagari Kamang Tangah Anam Suku Kamang Magek Kabupaten Agam)

Maharani, Salsa (2025) Dampak Pemekaran Nagari Kamang Mudiak Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Siyasah Syar'iyyah (Studi Kasus Nagari Kamang Tangah Anam Suku Kamang Magek Kabupaten Agam). Skripsi thesis, UIN Iman Bonjol Padang.

	Text (cover) Salsa Maharani NIM 2113030126 cover.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB 1) Salsa Maharani NIM 2113030126 BAB 1.pdf - Published Version Download (6MB)
	Text (BAB 3) Salsa Maharani NIM 2113030126 BAB 3.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (bab v-dapus) Salsa Maharani NIM 2113030126 BAB 5 - Dapus.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Full text) SALSA MAHARANI NIM 2113030126 FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemekaran nagari di Kabupaten Agam, Pemekaran nagari merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemekaran, mengidentifikasi dampak pemekaran terhadap pelayanan publik serta menganalisis dampak pemekaran dari perspektif siyasah syar’iyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dengan regulasi digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Wawancara telah dilakukan kepada walinagari, aparatur nagari, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemekaran nagari berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini terlihat dari kemudahan akses masyarakat terhadap layanan administratif, penyederhanaan prosedur pelayanan, pengelolaan sumber daya yang lebih terfokus, percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkata aloksi anggaran. Namun sebagai Nagari Pemekaran, Kamang Tangah Anam Suku masih menghadapi berbagai kendala sebagai bagian dari proses pembangunan yang bertahap. Salah satunya terkait dengan beberapa fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, kebijakan pemekaran nagari dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syar’iah, antara lain: maslahah (kemaslahatan), al-‘adalah (keadilan), dan amanah (tanggung jawab). Pemekaran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memudahkan akses pelayanan, serta menjamin pemerataan perlakuan bagi seluruh warga, mencerminkan implementasi prinsip-prinsip tersebut.

Actions (login required)

View Item